Oleh Sepi (Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma)

Ah, terhenyak saya! Benar-benar kejutan tersendiri buat saya, yang tidak tahu-menahu tentang linguistik, ketika diminta untuk membuat tulisan untuk diterbitkan di LIDAHIBU. Waduh! Ada apa gerangan ini? Apa hari masih sama dan garam tetap asin? Sudah pantaskah saya menorehkan nalar saya di suatu kolom di suratkabar bahasa yang berfaedah dan menghibur ini? Begitupun, saya sangat berterimakasih atas ajakannya. Semoga yang saya tulis tak kalah berfaedah dan menghibur. Baik, saya mulai saja.

Sepertinya, pada edisi yang lalu, LIDAHIBU sudah pernah menyajikan tulisan tentang pembahasan yang satu ini. Kalau tidak salah edisi #7, tepatnya halaman depan (yang ada foto Julia Perez itu, lho!). Eh, benar nggak ada dinner bareng Julia Perez? Dimana? Kalau saya sih ingn mengajak Julia Perez dinner bareng di angkringan. Sekalian agar saya dapat bercerita tentang khazanah bahasa daerah kepada pesohor yang melejit lewat tembang Belah Duren itu. Indonesia, kan, kaya akan bahasa daerah. Ketika Julia Perez mulai bersemangat mendengarkan, akan saya sodorkan peta Indonesia. Lalu, saya katakan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari  suku ke suku, dan dari pulau ke pulau, terbentang 726 bahasa daerah (bahasa ibu). Bahasa daerah tersebut juga sudah masuk dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, penanaman bahasa daerah sudah dimulai sejak dari SD sampai tingkat SMA. Kurikulum muatan lokal harus diajarkan untuk memperkuat bahasa nasional, dan untuk menjaga kelestarian bahasa ibu.

Sepertinya semua berjalan biasa-biasa tanpa ada masalah dalam penggunaan dan pengajaran bahasa daerah. Namun, menurut saya tidak demikian adanya. Contoh di atas mungkin bisa membuat kita lega. Tapi, coba Anda baca cerita ini!

Ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya bersekolah di salah satu SMA yang memiliki asrama dan pelajar dari berbagai daerah di Nusantara. Letak sekolah saya itu ada di Desa Warak, Sumberadi. Nah, salah tiga dari yang paling mendominasi dalam hal jumlah adalah  siswa-siswi yang berasal dari Jakarta, Papua, dan daerah setempat (Sleman dan sekitarnya). Lalu apa yang terjadi dengan bahasa ibu mereka? Mereka yang dari Jakarta menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta (semacam gue-elo gitulah) setiap harinya, di mana saja mereka berada di lingkungan setempat. Tapi, saat berbincang dengan orang tua yang usianya 80-an, mereka akan meminta salah seorang teman dari daerah setempat untuk menerjemahkannya. Ah, macam turis asing saja. Rasanya geli nian batin saya melihat itu. Coba pikirkan: ada orang dari Pulau Jawa, lahir, dan akan mati di tanah airnya sendiri, menjadi turis asing di negrinya.

Siswa-siswi dari Papua juga sama. Berbeda dengan rekan-rekan saya yang dari ujung timur kebetulan satu sekolah di Jogja, saya ketika SD dahulu saya sudah belajar bahasa Jawa untuk penyesuaian. Murid-murid dari Papua ini masih mampu berbahasa daerah dalam kurun waktu satu hingga dua tahun. Tetapi, selebihnya kefasihan berbahasa ibu mereka lenyap alias hilang dimakan bulan. Ini terjadi ketika memasuki kelas dua belas, bahkan di akhir kelas sebelas. Mereka mulai menggunakan dialek Jakarta. Bahkan, lucunya, beberapa dari mereka mulai belajar dialek Jakarta lewat kosakata cabul. Mirip halnya dengan teman-teman saya yang dari daerah setempat. Mereka lebih suka menggunakan gue-elo ketimbang mengajari teman-teman mereka yang dari Jakarta untuk berbahasa Jawa. Lebih menggelitik lagi, waktu itu (tahun 2005) pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yang menganjurkan setiap sekolah menengah untuk mulai memasukan bahasa daerah sebagai muatan lokal. Ketika siswa mendengar pengumuman dari wali kelas, bahwa akan dilaksanakan pelajaran bahasa Jawa dan semua siswa wajib ikut, sebagian siswa dari luar daerah menolak seraya berteriak mencak-mencak. Meja belajar dihantam dengan tangan, bukti ketidakterimaan mereka. Ini beda dengan siswa-siswi yang sudah biasa dengan bahasa Jawa. Mereka bersikap biasa-biasa saja. Tetapi, ah, jujur saja, ada juga teman dari daerah Desa Warak juga ikut-ikutan protes di depan meja guru yang sedang memberikan pengumuman kepada anak didiknya. Mengerikan memang bila disaksikan, walau hanya berlangsung sebentar.

Hari-hari berikutnya mau tidak mau semua harus terima. Walau pun, sekali lagi, nilai hasil akhir hanya nilai ‘kasihan’ dari sang guru karena hampir sebagian besar kurang peduli dengan pelajaran bahasa Jawa. Bila semua protes dan semua sekolah di seluruh Indonesia protes dengan kebijakan ini, wah, bisa habislah keunikan bahasa daerah (kebijakan Pemerintahpun jadi tidak bijak lagi). Nantinya, yang ada ya cuma dinner bareng Julia Perez sambil ngobrol nginggris lagak kebarat-baratan. “Blagu, loe!” kate orang Jakarte.

Menurut saya, masih mending menggunakan bahasa Indonesia dialek daerah lain ketimbang lesehan makan tempe sambil nginggris tak karuan, menginjak-injak identitas bangsa. Lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan bahasa daerah lain di negeri sendiri. Indah dan terhormat lagi bila bahasa daerahnya tetap dipertahankan. Akan menambah kedekatan emosional dalam persaudaraan bila kita menghargai dan menerapkan sedikit bahasa daerah lain. Maksud saya, orang pendatang bisa menyesuaikan diri dengan bahasa di daerah tinggalnya tanpa kehilangan bahasa ibunya.

Penggunaan bahasa daerah saat ini mungkin ibarat buah simalakama. Dimakan kena, tak dimakan juga kena. Digunakan dibilang ndeso, ditinggalkan dibilang ngutho. Tapi, hemat saya, mengamini pandangan macam itu adalah tindakan putus asa dan tak bertanggung-jawab. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah kalau bukan penuturnya? Mengapa pula harus dibilang ndeso? Mental inferior macam apa ini? Katanya sudah merdeka, Bung?!