Situs-jejaring lidahibu.com ini telah mengudara sejak April 2009. Sejak itu pula, tulisan-tulisan yang biasanya termuat dalam LIDAHIBU edisi cetak bisa dinikmati sekaligus ditanggapi oleh pembaca dari berbagai wilayah. Penyebaran LIDAHIBU cetak memang belumlah luas. Di tahun 2009 regu penyebarluasan LIDAHIBU cetak telah berusaha memperlebar jangkauan penyebaran dengan menggaet beberapa kawan yang berada di luar Yogyakarta untuk ikut membaca serta mengajak orang lain membaca LIDAHIBU. Baru awal Januari 2010 ini pula LIDAHIBU cetak menginjak tanah Sumatera: tepatnya Medan dan Bengkulu. Dengan cakupan wilayah-sebar yang semakin lebar, LIDAHIBU mengharapkan nantinya kabar-kabar yang dimuat di LIDAHIBU cetak dan lidahibu.com dapat menjadi lebih berwarna-warni. Tidak seperti selama ini, yang cukup terbatas pada lingkup peliputan di Yogyakarta dan sekitarnya saja.

Apa yang bisa dilakukan oleh lidahibu.com? Sebagai wahana-jelajah yang nirbatas, situs ini dapat menjadi tempat bagi para pembaca dari mana saja dan kapan saja untuk berinteraksi dengan kabar-kabar yang dimuat. Sejumlah tanggapan dan kritik sudah pernah LIDAHIBU terima lewat situs ini. Sejumlah perbaikan pun LIDAHIBU perbuat karena tanggapan yang masuk. Dunia maya, dalam hal ini, menjadi begitu penting perannya bagi LIDAHIBU untuk dapat terus memperbaharui dirinya.

Tahun berganti. Berbagai gejalapun menunggu untuk dikaji. Contoh dekat saja: tabiat berbahasa para anggota Pansus Angket Bank Century. Kita bisa lihat betapa sidang yang mereka lakukan lebih mirip sebuah parodi ketimbang sidang yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kasus penggelontoran dana 6,7 Triliun rupiah kepada bank ‘kecil’ yang, konon, bila tidak segera diselamatkan akan berujung pada sebuah ‘dampak sistemik’. Apa itu ‘dampak sistemik’ tidak pernah dengan sangat jernih dijelaskan.

Kelucuan-kelucuan juga muncul dari komunikasi yang tidak bersambut. Contoh yang paling membuat geli adalah ketika Ruhut Sitompul (anggota Fraksi Demokrat) beradu-mulut dengan Ketua Pansus, Gayus. Ruhut, yang mencoba menggunakan peribahasa ‘duduk sama rendah berdiri sama tinggi’ untuk mengungkapkan bahwa dia punya hak yang sama dengan pemimpin rapat malah diberi jawaban konyol seperti ’siapa bilang tinggiku sama dengan tinggi kau?’

Ada lagi kekacauan yang disebabkan penggunaan tutur-daerah untuk memanggil orang yang dipanggil untuk memberi keterangan kepada Pansus. Orang itu adalah Jusuf Kalla. Lagi-lagi biangnya adalah Ruhut, si Poltak itu. Ruhut menggunakan sebutan ‘Daeng’ untuk memanggil Jusuf Kalla. Kata-panggil itu sendiri maknanya tidaklah jelek, baik malah. ‘Daeng’ dalam bahasa Bugis berarti ‘abang atau kakak laki-laki’, mirip seperti ‘mas’ (Jawa) dan ‘lae’ (Toba). Tapi lihatlah! Gara-gara istilah itu saja, yang dituding tidak pantas digunakan dalam sebuah forum resmi, sidang itu jadi kacau-keracau suasananya.

Ada apa ini? Mengapa anggota Pansus lebih memilih untuk menghabiskan energi mereka untuk merecokkan hal-hal yang tidak menyentuh isu penting yang harus diselidiki: kasus penggelontoran dana 6,7 T itu sendiri? Mengapa jadi ribut hanya karena sebuah ‘daeng’ atau sekelumit peribahasa? Hal ini mengingatkan saya pada sebuah cerita tentang sebuah Jurnal Sastra bernama Bumiputera. Jurnal tersebut dibuat untuk melawan hegemoni yang diciptakan oleh Teater Utan Kayu, yang berambisi menjadi ‘ibukota sastra Indonesia’, sekaligus menjadi penentu standar estetika sastra Indonesia itu sendiri. Bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut memang terkesan kasar dan vulgar. Walhasil, banyak orang yang meributkan tabiat bahasa yang digunakan di jurnal itu. Recok karena hal yang sebenarnya tidak substansial. Mengapa kita lebih tertarik untuk repot menegangkan urat-saraf hanya karena hal-hal yang ‘tidak penting’ semacam itu? Mengapa tidak lebih tertarik pada isi, yang sebenarnya punya haluan ideologis yang jelas dan jernih? Apa memang kita sudah terlalu terperangkap pada nalar sampul menentukan isi? Kenyataannya: sampul tidak selalu menentukan isi!

Coba kita bayangkan apabila para anggota Pansus tidak menghabiskan energi mereka untuk bertungkus-lumus pada permasalahan bahasa yang sepele itu. Kita seharusnya bisa paham bahwa tidak ada yang bisa diseragamkan. Bukankah kita memang sudah dari akarnya tidak seragam? Tabiat berbahasa orang-orang Indonesiapun tidaklah seragam. Unsur suprasegmental dari tabiat lafal tiap-tiap suku bangsa di Nusantara inipun memang tidak ada yang serupa: baik itu dari segi intonasi, nada bicara, volume suara, dlsb., tiap suku bangsa punya tabiatnya sendiri-sendiri. Mengapa para wakil rakyat sebuah negara yang mengaku berbhineka ini tidak bisa menerima kebhinekaan tabiat berbahasa? Aneh!

Kebanyakan narasi mediamassa dalam menilai tabiat-tutur para wakil rakyat hanya berkutat diseputar etika berbahasa, yang ujung-ujungnya berhenti pada persoalan sopan-santun. Tapi tidak ada yang pernah mencoba melihat lebih dalam lagi: bahwa masalah sopan-santun bahasa ini bisa saja digunakan sedemikian rupa untuk mengalihkan perhatian orang dari penyelidikan permasalahan yang lebih substansial. Kalau energinya sudah habis untuk baku-maki, kapan masalah mau selesai?

Aih-aih, Januari ini…

Wahyu Adi Putra Ginting

Pemimpin Redaksi LIDAHIBU